Legal Audit-Legal Question- Legal Opinion

Kasus Posisi

Irzen Octa, Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa (PPB) semasa hidupnya tinggal di Perumahan Budi Indah, jalan Pangrango 3 Blok 1 3 nomor 13, batu Ceper, Kota Tangerang. Ia berumur 50 tahun. Ia tewas pada Selasa (29/3/2011) pagi usai mendatangi kantor bank Citibank. Saat itu ia bermaksud mengklarifikasi tunggakan  kartu kredit  Citibank atas nama dirinya yang secara tiba-tiba melonjak dari Cuma Rp 48 juta menjadi Rp 100 juta. Karena tidak ada kecocokan soal nilai dengan pihak bank, korban kemudian dibawa ke satu ruang di kantor Citibank untuk diperiksa bersama debt collector dan pengawai Citibank. Usai dari kantor Citibank, korban kemudian tewas di depan Menara Jamsostek.

Hasil otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo membenarkan adanya kekerasan yang dialami Irzen sebelum ia tewas. Surat hasil visum yang diterima Tempo bernomor 309/SK/III/2011 tertanggal 29 Maret menyebutkan sejumlah indikasi adanya kekerasan. Otopsi dilakukan Dokter Spesialis Forensik Ade Firmansyah. Hasil otopsi itu antara lain adanya lebam pada bagian belakang tubuh, luka lecet pada sekat hidung, ada darah keluar dari lubang hidung, dan wajah korban serta jaringa dibawah kuku terlihat ungu gelap.Selain itu juga terdapat pendarahan di bawah selaput keras otak dan bekuan darah di bilik otak. Luka memar juga ditemui di batang otak korban. Dalam kesimpulan surat tersebut dinyatakan penyebab kematian Irzen akibat pecahnya pembuluh darah di bilik otak dan di bawah selaput kertas otak sehingga menekan batang otak.

Pihak  Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan, telah menjerat tiga tersangka A, H dan D dengan pasal berlapis yaitu Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 2,8 tahun, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman 5,5 tahun dan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan hukuman 1 tahun penjara.

Penagihan hutang yang dilakukan oleh pihak citibank dengan menggunakan perantaraan jasa penagih hutang terhadap hutang alm. Irzen Octa yang berbuntut kematian pada Irzen Octa menyebabkan adanya pelanggaran PBI 11/11/2009 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan surat edaran BI 11/10/DASP tahun 2009. ¹

Pelanggaran aturan perbankan yang dilakukan Citibank antara lain adalah perjanjian kerja sama dengan pihak penagih dinyatakan bahwa segala tanggung jawab akhir ada di pihak penagih padahal di PBI diatur bahwa segala permasalahan dalam penagihan harus menjadi tanggung jawab bank. Pelanggaran kedua, adalah soal kolektibilitas atau tingkat penunggakan utang dari nasabah kartu kredit yang berdasarkan PBI baru boleh dialihkan kepada pihak ketiga setelah tunggakannya masuk kolektibilitas empat (diragukan) dan lima (macet). Pelanggaran lainnya adalah lemahnya sistem monitoring penagihan dan keempat adalah lemahnya penanganan keluhan nasabah yang banyak keberatan atas sikap para debt collector.

Legal Question

1.                  Apakah Citibank ikut terlibat dalam kasus tersebut? Bila terlibat, apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh Citibank? Bagaimana tindakan selanjutnya yang wajib dilakukan oleh Citibank untuk mengatasi masalah tersebut?

2.                  Sanksi apa saja yang dapat dikenakan pada Citibank oleh Bank Indonesia?

3.                  Mengapa banyak pemegang kartu kredit seperti Irzen Octa yang tidak mampu membayar hutangnya?

Legal Audit

·                PBI No 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu pasal 17 (5) :

Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan  jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

·                UURI No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

·                Surat Edaran BI 11/10/DASP Tahun 2009

Legal Opinion

1.             Citibank ikut terlibat dalam melakukan pelanggaran PBI 11/11/2009 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan surat edaran BI 11/10/DASP tahun 2009.  Pelanggaran yang dilakukan Citibank tersebut adalah :

a)         Penggunaan jasa penagihan hutang oleh citibank memang dibenarkan berdasarkan PBI 11/11/2009 pasal 17(5). Dalam kontrak kerja sama antara Citibank dengan pihak penagih utang menyatakan bahwa segala tanggung jawab beralih kepada pihak penagih, sedangkan dalam PBI dinyatakan bahwa segala permasalahan dalam hal penagihan harus menjadi tanggung jawab bank tersebut. Dalam kasus ini, Citibank telah melanggar aturan Bank Indonesia mengenai kekerasan yang dilakukan pihak jasa penagih, sehingga Citibank harus bertanggung jawab atas pelanggarannya tersebut. Citibank tidak dapat seenaknya melepas tanggung jawab kepada pihak penagih utang. Oleh karena itu, Citibank pun harus ikut bertanggung jawab terlepas dari yang melakukannya adalah perusahaan pihak ketiga seperti jasa penagih utang kartu kredit.

Berdasarkan Surat Edaran BI 11/10/DASP Tahun 2009, dalam hal  Penerbit  menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit, maka: 

a.              penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas;

b.             Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak  lain tersebut, selain harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum; dan

c.              dalam perjanjian kerjasama antara Penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggungjawab Penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut

Dari pernyataan kata “menjamin” yang tertera surat edaran BI 11/10/DASP tahun 2009 sangatlah jelas bahwa Citibank harus bertanggung jawab atas penagihan yang dilakukan debt collector tersebut dan penagihannya tidak boleh dilaksanakan dengan perbuatan melawan undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, walaupun citibank dapat menggunakan jasa pihak penagihan hutang dalam menagih hutang kepada para nasabah namun tidak berarti semua tanggung jawab atas akibat dalam hal kegiatan penagihan tersebut beralih sepenuhnya kepada pihak penagih hutang (debt collector) karena pertanggung jawaban tersebut tetap berada pada pihak Citibank. Hal ini dimaksudkan agar Citibank tidak melanggar ketentuan-ketentuan Bank Indonesia.

b)        Dalam hal penagihan utang, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa penggunaan jasa penagih utang (debt collector) hanya dapat dilakukan apabila tunggakan tagihan tersebut telah masuk dalam kolektibilitas empat dan lima.

Hal ini tertera pula dalam surat edaran BI 11/10/DASP tahun 2009 : “penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas”.

Keterangan mengenai Kolektibilitas Kartu Kredit terdiri dari klasifikasi :

I.                   Lancar, apabila pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;

II.                Dalam Perhatian Khusus, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;

III.             Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari;

IV.             Diragukan, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau

V.                Macet, apabila terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

Sedangkan dalam kasus Irzen Octa, tunggakan terhadap tagihan kartu kredit Irzen Octa masih dalam kategori Kolektibilitas tingkat II, sehingga tidak dapat dibenarkan apabila Citibank mengalihkan penagihan hutang tersebut seluruhnya dengan menggunakan  jasa pihak ke 3 yaitu debt collector kepada Irzen Octa.

c)         Lemahnya sistem monitoring penagihan

Hal ini terbukti dengan tidak adanya closed circuit television (CCTV) di dalam ruang negosiasi yang mengakibatkan tidak terkontrolnya tingkah laku debt collector dalam menghadapi nasabah. Citibank seharusnya memasang CCTV agar dapat mengawasi perilaku debt collector agar tidak terjadi perbuatan yang tidak diinginkan.

2.              Sanksi yang diberikan Bank Indonesia kepada Citibank adalah Citibank tidak boleh menambah nasabah dari layanan Citigold, menambah nasabah kartu kredit dan menggunakan jasa penagih utang atau debt collector. Besar kecilnya sanksi ditentukan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Citibank. Akan lebih baik apabila Bank Indonesia menyusun standar untuk menjadi acuan bagi Penerbit dalam penggunaan jasa penagih, yang meliputi pengaturan standar kualitas SDM yang menjadi agen penagih, teknik penagihan yang baik serta hal yang dilarang dalam penagihan.

3.             Banyak pemegang kartu kredit yang tidak mampu membayar kembali hutangnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemegang kartu kredit mengenai akibat dari tunggakan kartu termasuk penghitungan bunga yang dikenakan oleh bank. Oleh sebab itu, calon pemegang kartu kredit perlu diedukasi dan diinformasikan mengenai hal ini agar tidak terjadi tunggakan kartu kredit.

Simpulannya, Citibank terlibat dalam kasus Irzen Octa karena tanggung jawab penagihan hutang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada debt collector.